Ketum PSI Diskusi Politik hingga Perda Agama

Berita Politik - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyambangi Kantor Komisi Nasional (Komnas) Perempuan untuk menyampaikan perihal tuduhan penistaan agama terhadap dirinya oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) tersebut. Grace menegaskan, Partai PSI tetap tidak akan mendukung kebijakan yang diskriminatif terhadap beberapa golongan masyarakat. Contohnya, peraturan jam malam dan peraturan daerah (perda) berdasarkan agama yang membatasi gerak kaum perempuan.

Agen Judi Poker Online - "Kalau kemarinnya dikatakan, oh partai PSI mengumar kebencian, sama sekali tidak, kata Grace. Ia menceritakan, dalam aturan jam malam yang berlaku di satu provinsi di Indonesia mebuat perempuan sulit beraktivitas di malam hari. Contohnya, untuk perempuan pedagang sirih yang sering berjualan saat malam menjelang. Menurutnya, hal ini sangat merugikan mereka. Sebab, banyak juga dari kaum perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan harus menafkahi keluarganya.

"ini yang menjadi korban dari perda-perda diskriminatif oleh para politisi avonturir yang tidak mau repot berpikir bagaimana caranya punya progaram yang baik untuk mensejaterahkan masyarakat, dan mereka pakai atas nama agama. Inilah yang tidak kami dukung, atau oleh karena itu kami mengatakan kami tidak ingin mendukung pelacuran agam, dan dilacurkan untuk kepentingan politik," pungkasnya.

Grace menegaskan, dalam hal inilah yang sebenarnya ingin partai PSI luruskan. Kalau buat persatuan marilah buat peraturan yang universal, atau yang memikirkan semua lapisan masyarakat, dan semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. tandas Grace.

Bandar Judi Online Terpercaya - Sementara itu, dalam politikus partai PSI Guntur Romli menjelaskan perbedaan antara syarih Islam dan peraturan daerah berdasarkan syariah. Kita memang harus membedakan apa yang disebut dengan perda syariah dengan syariah itu sendiri. Kalau syariah itu kan langsung dari Allah SWT. Syariah itu bersifat suci, atau dia mulia dan dia itu selalu kontesual dan unversal. Tapi perda syariah itu adalah bikin manusia, atau bikinan DPRD, dan bikinan eksekutif pemerintah daerah. Jadi kita jangan menyamakan antara syariah dan syariah itulah. Jadi itu 2 hal yang harus dibedakan, dia menjelaskan.

Romli mengatakan, bila ada yang berbeda pendapat akan hal ini, dan maka PSI juga tidak akan mempersoalkan hal tersebut. Dengan disisi lain, partai PSI sendiri juga masih menunggu kelanjutan laporan PPMI terhadap Grace.

Ketua PPP Perjuangkan UU dan Perda Syariah Fardu Kifayah

Agen Judi Online Terbaik - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menanggapi penolakan UU dan Perda Syariah yang dilontarkn Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Dia menegaskan, pihaknya punya kewajiban untuk memperjuangkan UU bernuansa agama (syariah), dan baik di tingkat nasional maupun daerah. "Dalam partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah atau undang-undang bernuansa Islam gdi konstitusi Repoblik Indonesia (RI) hukumknya farduh kifayah, kata Rommy.

Dia mengutip surat Al Imran ayat 104. Dalam ayat itu menyatakan, "Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, atau menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung".

Menurut Rommy, ayat itu memiliki arti bahwa disetiap lini perjuangan dalam kehidupan harus ada sekelompok orang yang berkerja untuk menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam lini perjuangan tersebut di antarnya adalah dalam bidang politik. Dalam jalur politik, harusnya ada sekelompok maupun partai politik yang memperjuangkan kebaiakn dan mencegah kemungkaran secara konstitusional. Dengan cara membuat UU di tingkat nasional dan perda di tingkat daerah.

Agen Judi Online Uang Asli - Semua itu bertujuan untuk memudahkan umat Islam bisa leluasa dalam mengerjakan kewajiban agam mereka. "Makanya bagi PPP, yang kami jalankan hari ini adalah mengimplementasikan perintah "Alquan" untuk mewujutkan amar makruf nahi mungkar. Alumnus ITB melanjutkan, memperjuangkan UU bernuansa Islam juga merupakan kewajiban sejarah bangsa. Karena para pendiri bangsa telah sepakat atauran bernunsa agama bisa dimasukkan dalam aturan di bawah UUD 1945, yaitu AUU atau di perda.