Banyak Sekali Korupsi Politik

TAHUN 2018 sanpai 2019 akan menjadi pesta politik sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.

Penyelenggaraan pilkada 2018 sekaligus akan menyongsong pemilu untuk memilih persiden/wakil persiden, anggota DPR, DPD,  dan DPRD pada tahun 2019.

Pengganti peminpin politik ini akan cukup mengkawatirkan di tengah arus korupsi politik yang semakin menjadi kuat. Dalam waktu kurang dari dua bulan saja 2018, KPK telah melakukan penangkapan OTT setidaknya terhadap tujuan kepada daerah.

Kasusnya cukup beragam, dengan mulai suap-menyuap dalam proyek/pengandaan yang cukup dominan ''4 kasus'',  jual belik jabatan ''1 kasus, pengakuan berdasarkan hukum RAPBD ''1 kasus'', hingga perizian ''1 kasus''.

Selain kepala daerah, kasus korupsi di daerah juga tidak lepas dari peran DPRD.

AGEN JUDI ONLINE - Jika hanya mengabdi ke belakang, hanya pada tahun 2017 tidak krang 2019 OTT yang dilakukan KPK, dengan sebagaian ''11 kasus'' terkait dengan kepala daerah, sebagai organisasi di daerah, anggota DPRD, dan pembinis.

Mayoritas kasus itu terkait dengan pengadaan, proyek pemerintahan, infrastruktur, dan modus lainya berupa jual belik jabatan, penyalagunaan anggaran, suap penyertaan modal daerah, hingga suap yang terkait dengan pengawasan DPRD terhadapkepala daerah ''angguran''.

BANDAR JUDI ONLINE - Kondisi it cukup mencerminkan bahwa korupsi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah masih menjadi hidangan bagi kepala daerah, anggota DPR/D, birokrat, dan pembinis korup.

Potensi korupsi itu tentu semakin besar menjelang perhelantan tahun politik, khususnya kebutuhan pendana politik. dari sisi sistem pelanggaran dan pengadaan masih bermasalah.

Dalam perubahan-perubahan tata krlolapengadaan baik dari segi regulasi dan kelambangan di nilai belum cukup efektif menggurangi penyimpangan.

AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA - Sebab secara angguran sudah trsedia, atau dalam bebrapa kasus korupsi pengandaan terjadi peraktek ''ijon''. Hasilnya sejak dari peoses perencanaan, pengadaan itu sudak ada terjadi praktek korupsi baik dari sisi munculnya item pengandaan/proyek tertentu maupun dari segi normal.

dari aspek pidana memang sudah ada  peraturan dalam UU Tipikor bahwaa pegawai negei atau penyelngaraan negara dilarang turut serta dalm pemborongan, pengandaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagai ditugasi untuk mengurus atau mengawasinya ''pasal 12 huruf i''.

Namun hal itu, tentu akan diungkap ketika sudah ada peristiwa pidana. Dengan semestinya ini bisa dicegah jika ada kententuan dalam regulasi pengadaan mau pun aturan kode etik ''termasuk konflik kepentingan'' pejabat publik yang memitigasi terjadinya praktik korupsi.

AGEN JUDI ONLINE UANG ASLI - Selain itu, maknisme pengawasan publik juga perlu didensain. Terlibatan publik dalam proses pengadaan pelu di akomandasi sejak proses perencanaan hingga selesainya pengerjaan proyek/pengadaan.

Gemparnya penangkapan yang dilakukan KPK belakangan ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah bahwa ada akar persoalan yang belum di selesaikan dalam proses pengadaan.

Apalagi, ada terjadi di tengah tahun politik yang membutukan dana yang tidak sedikit.

Sementara itu, ada sisi lain pemerintah sedang mengenjot pembangunan proyek infrastruktur di sebagian aerah.