Politik.com Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, dan pihaknya mengatakan pemilih luar negeri untuk Pilpres 2019. Kita mengatakan ada beberapa daerah atau negara yang jumalah pemilihanya cukup besar, Maleysia, Hong Kong, Taiwan, kemudian Arab Saudi, kata Kading.
Menurutnya itu, wilayah tersebut menjadi garapan utama Tim Kampanye Nasional TKN karena jumlah masyarakat migran yang berkerja di sana cukup banyak. Selain itu, sudah dibuatkan formulanya untuk bagaimana meyakinkan mereka. Namun pihanya akan menyampaikan kebijakan Pak Jokowi soal pengelolaan tenaga kerja luar negeri dan UU yang sudah diputuskan.
Namun akan kita sampaikan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi perlindungan bagi mereka, upaya meningkatkan kesejateraan, advokasi hubungan mereka dengan negara-negara yang ditempati, dan itu luar biasa melakukan itu. Bagaimana kita membangun bergaining dengan Arab Saudi dan Malaysia membantu mereka semua. itu akan menjadikan bahan sampingan untuk menyakinkan pemilih luar negeri, Kading menegaskan.
Dengan Permuda Memilih
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah berharap, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Pemerintah tak menyerah dalam mengakomodasi suara buruh dalam Pemilu 2019 agar bisa masuk sebagai daftar pemilihan tetap (DPT). Banyak buruh di luar negeri yang tidak berani mendaftarkan diri sebagai DPT karena khawatir akan ditangkap karena tidak memiliki dokumen sah, menurut dia.
Contohnya di Malaysia, kan punya potensi mereka yang tak berani datang ke KBRI misalnya nati ada acaman untuk razia dan sebagainya, kata Anis. Namun itu pun harus diperhatikan sehingga menurut saya mesti ada perlakuab yang memudahkan bagi mereka yang tidak berdokumen, tetapi bisa terdaftar dan punya akses untuk memilih. Sosialisasi agar menjadi DPT dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, atau seperti lewat Fcebook dan WhatsApp tersebut.
Jokowi Bagikan 10 ribu Sertifikat Tanah
Pak Joko Widodo atau Jokowi bagikan 10 ribu sertifikat tanah untuk warga Jakarta Utara. Dengan pembagian ini dilakukan di Kawasan Berikat Nusantara KBN, Marunda, Jakarta Utara. Pak Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan 7 juta serfikat tanah bisa sampai ke masyarakat pada tahun ini. Namun pada tahun 2019, dia menargetkan 9 juta sertifikat. Harus keluar dari kantor BPN yang ada di kabupaten, provinsi, kota, semua harus keluar, kata Pak Jokowi saat acara pembagian sertifikat di Marunda, Jakarta Utara, Rabu 17/10/2018.
Menurut Pak Jokowi, sertifikat tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah atau lahan bagi masyarakat. Dia berharap dengan adanya sertifikat tersebut, dan menghindarkan dari kasus sangketa tanah dan lahan.
Dalam sertifikat ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki menjadi jelas. Namanya sengketa di mana-mana itu sedih saya. Antara tetangga dengan tetangga antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan perusahaaan, atau antara masyarakat dengan BUMN, dan banyak sekali, tegas Pak Jokowi.
0 Komentar