Berita Politik.com, Jakarata - Meskipun ada anak buah terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Silmy Karim menuturkan, pihaknya tetap fokus melakukan transformasi dan membenahi PT Krakatau Steel Tbk.
Dia menuturkan, seluruh lini menjadi perhatian untuk dibenaihi baik dalam dan di luar PT Krakatau Steel Tbk. Namun hal ini sebagai amanat untuk membawa semangat perubahan dan transformasi di PT Krakatau Steel Tbk.
"Ya dibenahi segala lini. Dalam dan di luar PT Krakatau Steel Tbk. Restrukturisasi keuangan, organisasi, aturan dan sistem sebagainya," ujar Silmy, Sabtu 23 Maret 2019.
Dia menegaskan, saat ini hal paling penting untuk dibenahi adalah di area pasar dan keuangan. Seperti diketahui, PT Krakatau Steel Tbk mampu menekan rugi hingga kuartal lll 2018. Perseroan mencatatkan rugi USD 37,38 juta hingga kuartal lll 2018 dari prode dari sebelumnya USD 75,04 juta. Dan hal ini didukung dari pendapatan bersih perseroan naik sekitar 22,71% dari USD 1,03 miliar menjadi USD 1,27 miliar hingga kuartal lll 2018.
Dengan kenaikan pendapatan itu ditopang dari kenaikan harga baja pada M9 2018. Harga jual rata-rata HRC naik 5,67% di kisaran harga USD 640-USD 680 per ton dibanding harga pada periode sama tahun lalu di harga USD 599 per ton.
Terkait kabar OTT KPK terhadap direkturnya kemarin, Silmy menuturkan, saat itu dirinya belum mengetahui kabar itu. Dirinya lantaran masih di Kementerian BUMN untuk bahas restrukturisasi utang. Sebelumnya, Silmy mengatakan, sebagai pemimpin tertinggi di Karakatau Steel prihatin, ada anak buahnya yang diduga terlibat praktik pelanggaran hukum, sehingga ditangkap KPK. Saya prihatin dan menyesalkan ada anggota saya, kata Silmy di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2019.
Silmy menuturkan, azas praduga tidak bersalah memang harus ditegakkan. Dia pun menghormati proses hukum dan mendukung upaya KPK dalam menegakan hukum. Dan kita harus hormati proses hukum. Kita dukung KPK dalam upaya penegakkan hukum, tutur dia.
Silmy mengatakan, sejaka masuk BUMN telah berkomitmen untuk menegakkan "Good Corporate governance," membangun profesionalisme dan praktik manajemen yang bebas dari konflik kepentingan. BUMN yaitu Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga dari intervenai dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi, ujar dia.
Oprasi Tangkap Tangan (OTT) KPK
Pada Jumat 22 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, KPK menangkap 4 orang, satu di antaranya disebutkan merupakan pejabat Krakatau Steel. Diduga telah terjadi trasaksi penerimaan uang dari pihak swasta untuk kepentingan proyek Krakatau Steel di daerah. Aliran dana dilakukan dalam mata uang rupiah maupun dolar secara tunai dan yang lainnya menggunakan saran perbankan.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, keempat orang yang diamankan saat ini sudah berada di Gedung KPK. Informasi lebih lengkap akan disampaikan pada Sabtu 23 Maret 2019 sore melalui konferesi pers yang akan digelar di Gedung KPK.
"Dan KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan itu," tutur dia.
0 Komentar