Berita Politik - Seketaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyarankan Partai Demokkrat menonaktifkan Wasekjen Andi Arief. Namun hal itu menyusul tersiarnya kabar bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pria yang akrab disapa Toni itu mengatakan, kalau di PSI, sanksi berat sudah siap menanti. Namun, hoaks demikian menjadi presiden buruk politik. sehingga citra partai tidak terganggu oleh orang ini, yang sampai publik kemudian identikkan Partai demokrat dengan partai hoaks karena sekali lagi ini sebuah isu jahat yang dilakukan oleh politikus yang tidak berintegritas, katanya lewat keterang pers, Kamis 3/1/2019.
Ia menilai, hoaks Andi Arief itu fitnah yang disampaikan politikus tidak berintegritas. dan hal itu menurutnya bahaya bagi demokrasi. Dengan terjadi semacam demoralisasi terhdap demokrasi itu sendiri dan terutama kepada institusi penyelenggara pemilu yang menjadi penting, menjadi lembaga yang netral, atau yang independen di mata rakyat, Imbuhan wakil sekrtaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief bersuara mengenai 7 kontainer surat suara Pilres 2019 yang sudah tercoblos. Andi pun menyebut dan bercerita di twitter pada Rabu 2 Januari 2019 hanya mengimbau supaya KPU mengecek kebenaran kabar itu.
Saya mengimbau supaya dicek. Karena isu-isu tersebut sudah dari soreh muncul. Bahkan Ketua KPU sendiri mangakui ia mendapat kabar dari sore. Namun KPU bergerak setelah imbuhan saya, ucap Andi.
Dia menegaskan, tidak mempermasalahkan jika ada yang hendak melaporkannya ke kepolisian. Ia ingin menyelamatkan Pemilu 2019 tersebut. Silahkan saja kalau saya mau dilaporkan, tinggal aparat hukum mau berpihak pada Hasto Sekjen PDIP yang buta huruf membaca twitter saya, atau berpihak pada saya yang ingin menyelamatkan pemilu supaya jurdil, pungkas Andi Arief.
Tidak Bisa Ditoleransi
Kementrian Dalam Negeri (MDN) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini berita hoask sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Baik itu ujaran kebencian ataupun menyangkut SARA. Apalagi sudah merusaka proses konsolidasi demokrasi, yaitu pemilu langsung April 2019 yang tahapan-tahpan dan prosesnya sudah berjlan transparan dan demokratis, kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis 3/1/2019.
Ia mengajak semua pihak untuk melawan dan melaporkan kepada aparat kepolisian bila menemukan informasi bohong. Karena hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian merupakan racun demokrasi. Mari kita gerakkan untuk lawan dan lapor kepada aparat kepolisian jika kita menerima berita-berita hoaks, fitnah berujar kebencian yang merupkan racun demokrasi dan sudah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, pungkas Tjahjo.
Sebelumnya itu, Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu 2/1/2018 malam. Arief menegaskan kabar itu tidak benar alias hoaks.
Namun kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Namu itu tidak benar, juga ada TNI AL yang menemukan itu. Dan tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka itu. Semua berita itu bohong, Arief menjelaskan di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihaknya yang menyebarkan informasi itu. Ia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
0 Komentar