54indo
Majelis hakim di pengadilan Niaga (PN) Surabaya akan memutuskan sidang putusan perkara utang PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) pada hari ini 7/11/2018. Seketaris Perusahaan PT PPA, Edi Winarto, menuturkan, majelis hakim sedang mempelajari laporan dari pengurus atas hasil voting pad saat rapat kreditur 31/10/2018. Sebelumnya pad sidang 2/11/2018, belum ada keputusan. Hal itu lantaran majelis hakim mempelajari laporan dari pengurus atas hasil voting pad saat rapat kreditur 31/10/2018. Dalam siadang pekara Uatang Merpati Airlines diputuskan 7/11/2018.
Edi memuturkan, sebagaian kreditur setuju atas rencana perdamaian. Namun, hala teresbut juga masih membutukan perhitungan dan persetujuan dari kreditur separatis ''dengan jaminan'' dan konkuren ''tanpa jaminan''. Sebenarnya lebih banyak krediur yang setuju atasa rencana perdamaian. Cuma dihitungan persisnya harus menunggu karena perhitungan bukan hanya didasarkan pada jumlah krediur tetapi dikaitkan dengan jumlah outstanding juga. Di samping itu juga harus dilihat persetujuan kreditur separatis dan konkuren, atau itu juga yang sedang dipelajari, kata Edi.
Adapun pada rapat kreditur 31/10, menurut Drektur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, capt. Asep Ekanugraha dihadiri oleh 3 kreditur separati dan 84 kraditur konkuren. Total utang kepada kreditur sekitar Rp 10,9 triliun. Kalau sebagaian besar kreditur konkuren mendukung penuh perseroan beroperasi. Disisi lain ada juga kreditur yang menolak damai. Pihaknya pun berharap ada jalan keluar untuk penyelesaian uatang Merpati Nusantara Alrlines.
Semoga majelis hakim tidak mempertimbangkan atas vote semata, tetapi melihat jusru sebagaian kreditur konkuren mendukung penuh untuk MZ Homologasi dan dapat beroprasi kembali, dan yang akhirnya justru akan membawa manfaat bagi negara. Ditambah jalan keluar bagi seluruh kreditur pasca PKPU, ujar dia.
Pusat Perawatan Pesawat Militer
Sebelumnya itu, Marpati Maintenance Facility yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur, akan dijadikan sebagi pusat perawatan pesawat militer. Kami kembangkan untuk basis perawatan pesawat militer atas permintaan, kata Direktur Bisnis dan Base Maintenance GMF Tazar Mrta Kurniawan saat peninjauan ke fasilitas perawatan roda pendaratan di Tangerang, Banten, seperti dikutip dari Antara, Kamis 11/10/2018.
Dia mengatakan rencananya tahun depan sudah bisa digunakan. Dan saat ini masih menunggu otorisasi dari Federal Aviation Administration FAA dan European Aviation Safety Agency EASA. Proses perawatan pesawat militer akan bekerja sama dengan Garuda Maintenance Facility (GMF AeroAsia) yang sudah dilakukan sejak tahun 2016. Rencana kita itu dipusatkan di sana, dan kemarin baru ditambahkan dengan adendum kerja sama dengan Merpati, ujarnya.
Dalam kerja sama itu, Tazar menjelaskan GMF akan menggunakan dua line dari total empat line yang dimiliki MMF. Dengan MMF, akan tetap difokuskan untuk perawatan mesin pesawat baling-baling, adalah turboprop. Dengan Modifikasi kita menjadikan pesawat penumpang menjadi pesawat kargo, seperti untuk di Jaya Wijaya itu, dan kemudian kita kembangkan basis perawatan pesawat militer, kata dia.
Secara legalitas, GMF sudah mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan sebagai industri perawatan pesawat militer. Sebenarnya GMF sendiri secara organisasi sudah dianggap oleh Kemenhan sebagai industri MRO pertahanan. Sejak beberapa tahun belakangan ini, MMF sebetulnya sudah melakukan perwatan pesawat militer, namun untuk jenis pesawat kecil, seperti helikopter. Kita sudah pernah melakukan 'heavy check' di sana untuk pesawat ATR, tapi belum ada (EASA approval), pungkasnya.
Dia menargetkan setelah seluruh proses selesai, dan akan segera dilakukan pengerjaan perawatan. Mudah-mudahan secepatnya, begitu dapat pesanan, kita kerjakan di sana, pungkasnya sekali lagi.
0 Komentar