AGEN BANDAR JUDI ONLINE TERPERCAYA

333

Surat SBY Kepada Petinggi Demokrat, Sebut Kampanye Prabowo Tidak Lazim

Surat SBY Kepada Petinggi Demokrat, Sebut Kampanye Prabowo Tidak Lazim

Berita Politik.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyurati 3 petinggi partainya mengenai kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Surat tersebut ditujukan untuk Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan. Dalam suratnya, SBY menyebut bahwa kampanye Prabowo Subainto-Sandiaga Uno tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye akbar tersebut pada Sabtu, 6 April 2019. Saat itu juga SBY mengetahui set up dan run down acara kampanye akbar tersebut.


"Karena menurut saya yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar. Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo Subianto, berita yang saya dengar itu mengandungi kebenaran." tulis SBY dalam penggalan surat itu.

Surat SBY itu dibenarkan oleh internal Partai Demokrat." Iya benar, Pak SBY mengirim surat itu ke 3 petinggi Demokrat," ucap sumber tersebut.

Berikut isi lengkap surat SBY.

Kepada yang terhormat

1. Ketua Wanhor PD Amir Syamsudin

2. Wakil Ketua Umum PD Amir Syamsudin

3. Sekhen PD Hinca Panjaitan

BismilahirrahimAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhSalam Sejahtera Salam Demokrat!

Dan sebenarnya saya tidak ingin menggangu konsentrasi perjuangan politik jajaran Partai Demokrat di tanah air kita, utamanya tugas kampanye pemilu-pemilu yang tengah dilakukan saat ini, karena terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 yang lalu saya sudah memandatkan dan menugaskan Kogasma dan para pimpinan partai untuk mengemban tugas penting tersebut.


Sungguh pun demikian, saya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar kampanye yang dijalankan oleh Partai Demokrat tetap berada dalam arah dan jalur yang benar, serta berlandaskan jati diri, nilai dan prinsip yang dianut oleh Partai Demokrat. Juga tidak menabrak akal sehat dan rasionalitas yang menjadi kekuatan partai kita.

Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang "set up", "run down" dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di Gbk tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklustif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar. Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo Subianto, Berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran.


Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. "Unity in diversity". Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasisikan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim.

Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Dalam kampanye, sejak awal "set up" harus benar. Mindset kita haruslah tetap " Semua Untuk Semua", atau "All For All". Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terplih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insya Allah akan berhasil.


Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan idebtitas atau gambar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal "kawan dan lawan" untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apaun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai "pro Pancasila" dan "pro Kilafah". Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya. Kita harus belajar nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya.

The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009, 2014. Bansa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu disatu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti.

Para kader pasti sangat ingat, Partai Demokrat adalah partai Nasionalis-Relijius. Bagai kita Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Tidak boleh NKRI manjadi Negara Agama atau pun Negara Komunis. Indonesia adalah "Negara Pancasila" dan juag "Negara Berke-Tuhanan". Inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat, selamanya.

Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Pak Prabowo Subianto diidentikkan dengan kilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai kilafah atau pun radikal. Demikian sebaliknya, mencao Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya.


Dari pada rakyatdibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu, apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya? Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari bantuan indentitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platiform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimegerti rakyat. Sepanjang mas kampanye, bukan hanya pada saat debat saja.

Demikian Pak Amir, Pak Syarief dan Pak Hinca pesan dan harapan saya. Ketika saya menulis pesan ini, saya tahu AHY berada dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta, setelah menjenguk Ibu Ani yang masih dirawat di NUH. Partai Demokrat harus tetap menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Singapura, 6 April 2019

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Posting Komentar

0 Komentar