Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasindo Budi TjahJono Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Berita Politik.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Persero Budi Tjahjono ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu (4 Mai 2019).

"Hari ini, KPK lakukan eksekuasi terhadap terpidana Budi Tjahjono dari Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur ke Lapas Sukamiskin setelah keputusan berkekuatan hukum tetap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Agen Judi Online 

Dalam Pekera ini Budi terbukti merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan Asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada 2010 sampai 2014, padahal penutupan itu tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasa Indonesia.

Sementara Khairudin merupakan matan anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus salah satu anggota tim pemenagan Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari yang dikenal sebagai Tim 11 tersebut. Dalam pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan pidana terhadap Khairudia selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara dalam kasus penerimaan gratifikasi dan suap.

Dan atas keputusan itu, Khairudin pun mengajukan banding, namun hukumannya diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 9 tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

Agen Bandar Super10 Online Terpercaya 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 9 tahun penjara mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono. Dan Budi dianggap bersalah dengan merugikan keuangan negara sebesar Rp 16 miliar atas rekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang dibayar PT Jasa Indonesia.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Tjahjono berupa pidana penjara selama 9 tanun dan pidana sebesar Rp 600 juta, subsidair 6 bulan kurunang," ucap jaksa Herudin saat membacakan surat tuntutan Budi di Pangadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4 Mai 2019).

Dalam analisa jaksa, Budi disebut memperkaya diri sendiri sebesar Rp 6 miliar dan USD 462.795. Selain Budi pihak yang mendapat keuntungan adalah Kiagus Emil Fahmy Cornani, selaku orang kepercayaan Kepala BP Migas sebesar Rp 1,3 miliar. Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasa Indonesia (Jasindo) sebesar USD 198.340, dan Soepomo Hidjazie selaku Driktur PT Bravo Delta Persada (tahun 2008 sampai 2012 agen Asuransi Jasa Indonesia) sebesar USD 137.

Bandar Judi Online Terpercaya 

Berdasarkan analisa tersebut Budi juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 6 miliar dan USD 462.795. Dengan uang tersebut wajib  dibayar 1 bulan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar maka hartanya akan disita dan dilelang. Dan jika hartanya tidak mencukupi, akan diganti dengan penjara selama 1 tahun, tukasnya.

Jaksa merincikan persoalan keuntungan yang diterima Budi Tjahjono dengan cara merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Jasa Indonesia yaitu seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2010 sampai 2012dan 2012 sampai 2014. Padahal, menurut jaksa, dalam penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Ansuransi Jasa Indonesia.

Merugikan Negara

Agen Judi Online Terbaik 

Jaksa mengatakan, dengan seluruh pembayaran agen dalam penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS dari 2009 sampai 2014 adalah pembayaran atas kegiatan fiktif. Adapun itu, PT jasa Indonesia (Jasindo) dalam mendapatkan kegiatan penutupan asuransi tersebut dengan cara mengikuti pengadaan secara langsung tanpa agen di BP Migas.

Agen Judi Online Uang Asli 

Sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan tersebut merugikan negara Rp 8,4 miliar dan 766,955 dolar AS atau setara Rp 7,5 miliar.

Atas perbuatannya, Budi Tjahjono dituntut telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.