Masyarakat Diminta Tidak Pilih Caleg dan Partai Pengusung Eks Narapidana Koruptor

Berita Politik.com - Masyarakat diminta memperhatiakn rekam jelek caleg dan partai politik ketika menentukan pilihan di pemilu 2019. Dalam KPU pun telah mengumumkan caleg yang memiliki rekam jejak tidak baik, seperti mantan koruptor.

Karena itu integrasi partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritis dalam melihat rekam jejak ini, ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Koruptor (KPK) Zulkarnain, Senin 25 Februari 2019.


Menurut Zulkarnain, dengan daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan. Dia menyebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan koruptor, soal rekam jejak tidak bisa dipandang enteng. Dalam calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih, paparnya.

Dengan sisi lain, partai politik harus semakin didorong untuk menampilkan calon legstatif  yang betul-betul memiliki integritas baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak partai politik yang justru mencalonkan politis yang memiliki rekam jejak buruk.

Selain partai NasDem dan PSI, partai peserta Pemilu 209 masih mencalonkan orang-orang yang integritasnya meragukan karena pernah menjadi narapidana kasus koruptor.


Sementara itu Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keterlibatan para caleg mantan narapidana koruptor tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya. Harusnya partai menjadi penjaga gerbang untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.

Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di Pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum. Namun mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan  seleksi berbasi kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokrastis, kata dia.

Kader-Kader Beresiko

Kader-Kader Beresiko


Yang terjadi partai politik selain NasDem dan PSI malah mengusung caleg punya problem terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak memboleh pemilih ada pada resiko.

Meski demikian, Titik tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana koruptor itu atau tidak. Dalam praktiknya ada beberapa mantan narpidana koruptor justru terpilih kembali.

Terhadap partai, ternyata memang tidak berhasil mengusung kader-kader terbaiknya. Partai masih mencalonkan caleg yang memiliki potensi masalah dan memiliki resiko bagimana pun mereka pernah menjadi terpidana koruptor. Apalagi, jabatan yang mereka pilih berkaitan dengan uang negara, tuturnya.


Titi pun mengapresiasi NasDen dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan -mantan narapidana koruptor. Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlihat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih. Jadi patut diaprresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana koruptor. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader-kader terbaik, kata dia.

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPK) Hadar Nafis Gumay mendukung sikap penyelenggara pemilu yang merilis partai politik yang masih menampung caleng eks napi koruptor. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara jelas partai yang pro terhadap pemberantasan koruptor dan tidak.

Namun hal yang positif dari bentuk pelayanan infomasi kepada para pemilih. Jadi pemilih perlu banyak informasi sebelum memilih. Jadi dikeluarkannya daftar yang resmi maka semua pihak akan lebih lancar karena penyelenggara resmi membukanya, ujarnya.


Hander menambahkan, baiknya penyelenggara Pemilu juga mengumumkan nama caleg mantan narapidana koruptor di daerah. Alasannya, dibeberapa daerah, internet tidak mudah diakses karena jaringan terbatas.

Intinya, panitia pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih. Sehingga pemilih tidak gelap apa yang mereka pilih. Nah, kita juga ingin orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya, ucapanya.