Politik.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima peserta Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (Sepim HMI) Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam Pertemuan, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB hmi), Resipiratori Saddam Al-Jiad menyampaikan Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia Senturi Kepada Presiden Jokowi. Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan (stakeholder) dan menekankan agar Indonesia tidak berutang kepada IMF dan World Bank.
Bangsa ini tidak lagi berutang budi dengan IMF dan World Bank. Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama-sama, perkataan Saddam dalam sambutanya, Jumat, 5/10/2018.
Kedua, membangun kembali penguatan reformasi sistim keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Namun, gagasan ini dianggap penting untuk memberangus terorisme di Tanah Air kita. Tuntutan ketiga, menelaah kembali kebijakan berkembangnya Tenaga kerja Asing (TKA) di Indonesia. Namun HMI menginginkan pemerintah menyeimbangkan antara penggunaan TKA dengan tenaga kerja lokal dalam pembangunan bangsa. Dalam keseimbangan ini tentunya menjadi harga dari tentang kerja lokal di Indonesia, ujarnya.
Keempat, menekankan kepada pemerinatah dalam penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Tuntutan kelima, menekankan terciptanya (holding) pangan di Indonesia agar kedaulatan pangan tetap terjaga. Tuntutan Keenam, menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM. Baik di Kejaksaan, KPK, dan Polisi demi menjaga marwah NKRI, sambungnya.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tuntutan Ketujuh, memperkuat pemerintahan pendidikan demi menghasilkan peningkatan sumber daya alam demi terciptanya (nation character building). Dalam gagasan ini dinilai sejarah dengan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Tuntutan kedelapan, menekankan pembangunan infrestruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Tuntutan kesembilan, mendorong terciptanya (open government) untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintahan dan politik.
HMI akan selalu mengawal demokrasi di Republik Indonesia ini, bukan pandang bulu, tak melihat kepentingan si A atau B, tapi kita melihat demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk sama-sama menjalankan estafet jalanya Republik Indonesia ini dapat merayakan kemerdekaan emasnya di 2045, katanya Saddam.
Partai Gerindra Minta Pertemuan IMF-World Bank Ditunda
Ditengah persiapan pertemuan IMF-World Bank, Partai Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan sklaa propitas pemerintah lantaran tetap melaksanakan rencana pertemuan IMF-World Bank di Bali itu. Namun, disaat yang bersamaan bencana gempah bumi dan tsunami belum lama melanda Kota Palu dan Donggala sekitarnya.
Sekarang di Bali sedang mempersiapkan pertemuan IMF yang membuat negara-negara lain. Namun itu suasana tidak pas dengan suasana negara kita. Di karenakan kita kembali mempertanyakan prioritas apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, ujar Muzani di Hotel Santika, Kota Depok, Juamat 5/5.
Mazani menyampaikan, bahwa seharusnya saat rentetan bencana sedang menimpa Indonesia, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan penanganan dan pemulihan di Kota Palu, Donggala dan juga Lombok. Bali bersebelahan dengan Lombok hanya pulau yang bersebelahan kita akan mendapatkan puluhan ribu orang yang belum tentu nasibnya, Entah klapan selesai rumahnya, dan sampai dimana makanya, ucapnya dia.
Mazani menyarankan, pertemuan IMF-World Bank di Bali ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu dan fokus terhadap penanganan serta pemulihan pasca bencana. Toh IMF juga menghambur-hamburkan uang yang begitu besar, di tengah-tengah beban masyarakat yang begitu besar, ditengah utang yang begitu banyak. Menurut saya pemerintah enggak usah gengsi. Toh kalau ini ditunda, dan wibawa pemerintah tetap tinggi di depan rakyat, penutupnya.
0 Komentar