Berita Politik.com, Jakrata - Proses real count atau perhitungan suara Pilpres 2019 yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin 22 April 2019 siang masih mencatat pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU pukul 12.00 WIB, dengan suara masuk 123.554 dari 813.350 TPS (15.19075 persen), adalah sebagai berikut:
Capers-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,79% atau 12.855.347 suara
Capers-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subainto-Sandiaga Uno: 45,21% atau 10.608.652 suara.
Hingga sampai saat ini, KPU masih terus melakukan penghitungan baik terhadap capres-cawapres maupun terhadap calon legisatif.
Jokowi Bahas Ketersediaan Anggaran 2020
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun rapat kali ini membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020.
"Kita harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPN 2020 tetap berjalan, 2019 sudah mulai," kata Jokowi mengawali rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 22 April 2019.
Kepada sejumlah menteri kabinet kerja yang hadir, Jokowi mengingatkan tentang yang harus dihadapi pada 2020. Menurut dia, pada masa yang akan mendatang sejumlah tantangan akan semakin meningkat dan tidak mudah untuk dilewati.
"Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak dan kuncinya peningkatan daya tahan serta data saing ekonomi kita," kata dia.
Selanjutnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti dua hal yang menjadi fokus penting pemerintahan ke depan, yakni investasi dan ekspor. Ia memninta, APBN 2020 nantinya harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan di dua sekor tersebut.
"Serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang rata, dan berkeadilan," ujarnya.
Kemudian, terkait penyusunan pagu indikatif 2020, Jokowi juga mengingatkan pertama yakni untuk kesinambungan pembangunan harus fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.
Kedua, rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan proritas pembangunan. Dan yang juga paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, pungkas dia.
Mendagri Nilai Tidak Lazim
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Pihaknya sudah mengecek, dan membenarkan Dahlan membuat surat itu. Namun, ia menuturkan surat itu salah sasaran.
"Benar yang bersangkutan membuat surat itu. Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditunjukan kepada DPRD, untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Minggu 21 April 2019.
Ia menuturkan, alasan dari Dahlan sangat tidak lazim. Karena, lanjutannya, akan mencederai amanat masyarakat. Tetapi alasan mundur ini sangat tidak lazim. Sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung, ungkap dia.
Meskipun demikian, pihaknya akan mempelari. Dan akan memanggil Dahlan serta Pemprov Sumut. Akan kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Karena alasan mundurnya bisa jadi blunder yang bersangkutan. Kami akan terus komunikasi dengan Pemprov untuk Fasilitasi, pungkasnya.
0 Komentar