Berita Politik.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, menyampaikan berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan pihaknya dengan menyamakan dokumen C1, pihaknya mengklakim semakin yakin pasangan calon yang diusungnya, Jokowi-Ma'ruf Amin, menang.
"Dengan total data C1 yang masuk sebanyak 119.141, dan dengan basis itu, dibobot berdasarkan proporsi pemilihnya maka hasil akhirnya, Jokowi-Ma'ruf Amin 56,47 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 43,26 persen," ucap Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto, Minggu 21 April 2019.
Sekjen PDIP ini, juga menegaskan, hal itu selaras dengan hasil untuk partainya. "Demikian halnya PDI Perjuangan, hasil sementara berkisar dari 21,3 persen sampai 22,8 persen di tingkat nasional," tambah Hasto.
Dari gambaran perolehan suara baik melalui 'exit poll, quick count,' maupun real count secara konsisten menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, konsistensi berbagai metode hitung kian menegaskan, bahwa quick count menjadi intrumen kontrol perolehan hasil akhir.
"Saat ini masih ada upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Para elit politik sebaiknya ikut menjaga suasana kondusif. Klaim terhadap hasil perolehan suara boleh saja, namun harus disetai data, dan keberanian untuk menampilkan dapur pusat perhitngannya," ungkap Hasto.
Ia menjelaskan, partainya sudah menunjukkan depan publik, bagaimana sistem penghitungan suara, kamar hitung, dan infrastruktur sistem penghitungan sebagai bagaian dari transperasi dan akuntabilitas publik. BPN dan Partai Gerindra hingga saat ini belum menunjukkan hal itu, singgungan Hasto.
Apa yang tercermin dari kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan PDIP, masih kata dia, menunjukkan bahwa kekuatan nurani rakyatlah yang terbukti hadir sebagai benteng politik putih, dan politik kebenaran itu.
"Artinya suara rakyat mengekspresikan kebenaran dalam politik. Berbagai jurus fitnah, hoaks dan bicara tidak santun, tidak diterima oleh publik. Pemilu pada dasarnya adalah cermin kehendak rakyat yang didasari oleh kehendak baik," dia memungkasi.
BPN Beber Dugaan Kecurangan
Sementara itu Direktur Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Hashim Djojohadikusumo, melaporkan 1.261 dugaan kecurangan saat berlangsungnya pemungutan suara. Menurutnya, dugaan kecurangan ramai terjadi di tempat pemungutan suara, hingga salah input data form C1 plano.
"Tim advokasi kami, Sufmi Dasco didampinig Wakil Ketua Komisi ll DPR RI Riza Patria sudah ketemu pimpinan Bawaslu semalam dan KPU untuk tindak lanjut ini, dan data yang sudah masuk soal kecurangan itu 1.261 kasus di TPS mengindikasi kecurangan," kata Hashim di Media Center BPN 02, Jakarta, Sabtu 20 April 2019, malam.
Hashim dalam pernyataannya juga mmepertanyakan soal 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap dan Surat Tercoblos di Malaysia.
"Masalah DPT itu belum tuntas, belum selesai dengan baik masih banyak yang belum dijelaskan KPU, jadi jangan-jangan selisih quick ount itu berasal dari DPT yang bermasalah," ujar Hashim.
Hashim mencontohkan, temuan kasus di Kabupaten Bangkala, Madura, menyebutkan banyak pemilih yang janggal dari tanggal lahirnya. Ia mengatakan, ada 250 pemilih dengan tanggal sama 1 Juli atau 1 Januari yang berada di satu TPS.
"Saya lihat di TPS-TPS di situ sama, dan kami kirim tim ke sana dan ternyata 90% warga situ adalah TKI, sehingga orang sana kaget kok namanya ini sebetulnya tidak ada, sebetulnya ada di luar negeri," heran Hashim.
Bahkan, hasil yang diperolehnya cukup mengejutkan . Sebab, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno hasil sementara dari real count KPU kalah di Kabupaten itu, dengan perbandingan suara 5020 untuk Jokowi-Ma'ruf Amin dan 4644 untuk Prabowo-Sandiaga Uno, seperti dilihat di situs resmi KPU. Kalau kita bandingkan, di 2014 kami menang telak, kenapa lima tahun selanjutnya kami kalah? ujar Hashim.
0 Komentar